Pecahnya pasangan
dwitunggal kian nyata, biarpun Soekarno selalu menyangkal hal itu. Ini kentara
ketika Bung Karno dalam pidatonya di hari Sumpah Pemuda 28 Okrober 1956, ketika
ia mencanangkan betapa pentingnya sebuah demokrasi terpimpin. Hatta, sebulan
kemudian, ketika dia dikokohkan oleh Universitas Gajah Mada untuk doktor H.C.,
27 Nopember, 1956,antara lain berkata “Demokrasi terpimpin tujuannya baik, tapi
cara dan langkah yang hendak diambil untuk melaksanakannya kelihatannya malahan
akan menjauhkan dari tujuan yang baik itu.” Sekitar 1957, pertentangan belum
meruncing betul. Hatta bahkan dalam sebuah surat kabar menganjurkan bahwa
“untuk mengatasi kesulitan yang bertumpuk-tumpuk yang sukar diatasi oleh
Kabinet Parlementer dewasa ini, sudah seharusnya diadakan Kabinet Presidentiil
di bawah Presiden Sukarno sendiri.
” Rupanya, atas desakan berbagai aliran dan
partai, Hatta juga mencoba untuk bersatu kembali dengan Sukarno Ini terbukti
seperti yang ditulis dalam buku kecilnya Demokrasi Kita (semula diterbitkan
oleh majalah Pandji Masjarakat) pada halaman 19: “Bagi saya yang lama
bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang
efisien, ada baiknya diberikan fair chance dalam waktu yang layak kepada
Presiden Soekarno untuk mengalami sendiri, apakah sistimnya itu akan menjadi
suatu sukses atau suatu kegagalan sikap ini saya ambil sejak perundingan kami
yang tidak berhasil kira-kira dua tahun yang lalu.”
Hatta menulis Demokrasi
Kita di tahun 1960. Tentang DPR, ada pula kritiknya waktu itu: “Dengan
perobahan Dewan Perwakilan Rakyat yang terjadi sekarang, di mana semua anggota
ditunjuk oleh Presiden, lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan.
Demokrasi terpimpin Soekarno menjadi suatu diktatur yang didukung oleh
golongangolongan yang tertentu.” Dan pecahlah ikatan dwitunggal. Dan memang
sulit untuk suatu Kabinet Presidentiil kalau Presiden dan Wakil-nya mempunyai
pandangan dan pendirian yang berbeda.
Sistem Presidensial Yang Dianut Oleh Bung Hatta
Dalam sistem presidensial, presiden
memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena
rendah subjektif seperti kurangnya dukungan politik. Tetapi tidak ada
mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melanggar konstitusi,
pengkhianatan, dan melibatkan masalah kriminal, posisi presiden bisa
dijatuhkan. Ketika ia dipecat karena pelanggaran tertentu, biasanya
seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.
Model ini diadopsi oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.
Ciri-ciri pemerintahan presidensial, yaitu:
- Dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
- Kekuasaan eksekutif diangkat menjadi presiden oleh demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
- Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- Menteri yang bertanggung jawab hanya untuk kekuasaan eksekutif (tidak kekuasaan legislatif).
- Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif tidak bisa dipaksakan oleh legislatif.
Kelebihan dan kelemahan dari sistem presidensial
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
- Cabang eksekutif adalah posisi yang lebih stabil karena tidak tergantung pada parlemen.
- Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, istilah presiden AS empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
- Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
- Legislatif bukan tempat regenerasi untuk posisi eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
- Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
- Sistem Akuntabilitas kurang jelas.
- Pengambilan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sejauh tidak keputusan tegas
- Membuat keputusan memakan waktu yang lama.
walaupun ada kekurangan dan kelebihan dari sistem ini seperti proses pembuatan keputusan memakan waktu yang lama,akan tetapi menurut saya keputusan yang diambil oleh bung hatta merupakan suatu contoh dari kekuatan integritas yang beliau punya,kekuatan integritas yang sangat besar yang berpegang pada prinsip-prinsipnya sebuah prinsip yang tidak akan lekang oleh waktu prinsip kesederhanaan,keefektifan dalam jangka panjang yang beliau pegang teguh.walaupun banyak anggota-anggota parlemen atau orang-orang dari eksekutif yang memohon dan meminta beliau untuk kembali pada pemerintahan bersama dengan presiden soekarno.beliau tetap teguh pada pendiriannya, mungkin saja beliau pernah merasa bosan dan capek atau mungkin goyah dengan apa yang diyakini dan diputuskannya tetapi beliau tetap berpegang pada prinsipnya.inilah sebuah integritas yang dapat terlihat dari beliau.
kisah inilah yang mengajariku apa arti integritas!!
sumber : -http://s-kisah.blogspot.co.id/2012/04/tempo01-april-1978.html
- http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-sistem-dan-kabinet-presidensial-serta-tugasnya/
